DJAMBI.ID, Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan pentingnya sinkronisasi pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Al Haris saat memimpin Rapat Koordinasi Infrastruktur Provinsi Jambi dalam rangka evaluasi kegiatan tahun 2026 sekaligus membahas rencana pembangunan tahun 2027 dan 2028. Rapat berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Dalam arahannya, Al Haris mengatakan, sinkronisasi program dan perencanaan menjadi hal penting agar alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, keselarasan data antara balai kementerian dan pemerintah daerah harus diperkuat sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara lokasi pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Keselarasan data dan perencanaan antara balai kementerian dengan pemerintah daerah sangat krusial untuk mencegah ketidaksesuaian lokasi pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Al Haris.
Selain memastikan ketepatan sasaran pembangunan, Gubernur juga mendorong agar pembangunan jalan tol di Provinsi Jambi mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar jalur transportasi orang dan barang.
Ia menilai, keberadaan jalan tol harus diikuti dengan pengembangan kawasan-kawasan potensial sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Kawasan seperti Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi serta wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Harapannya, tumbuh pasar dan berbagai fasilitas layanan publik, termasuk rumah sakit, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di satu kawasan perkotaan,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemprov Jambi juga terus mengupayakan percepatan realisasi lelang Pelabuhan Ujung Jabung. Untuk itu, komunikasi dengan Kementerian Perhubungan akan terus diintensifkan guna mengawal tindak lanjut rencana lelang proyek tersebut kepada pihak swasta.
“Pemprov Jambi akan mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan guna mengawal tindak lanjut janji lelang proyek Pelabuhan Ujung Jabung kepada pihak swasta, mengingat minat investor terhadap proyek tersebut sudah ada,” ungkapnya.
Al Haris juga menekankan pentingnya keterpaduan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dengan Jembatan Sungai Rambut yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurutnya, kedua proyek strategis tersebut harus berjalan beriringan karena saling mendukung dalam memperkuat konektivitas dan membuka akses ekonomi baru di wilayah Jambi.
“Pembangunan Jembatan Sungai Rambut harus berjalan beriringan dengan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Kedua proyek strategis ini saling berkaitan dan tidak boleh saling menunggu agar konektivitas wilayah dapat segera terwujud secara utuh,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten dan kota mengoptimalkan upaya penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam, seperti longsor dan banjir.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengajuan bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan melengkapi data pendukung serta dokumentasi hasil verifikasi yang valid agar usulan penanganan dapat diproses secara optimal.
Sebagai langkah memperkuat koordinasi dan memperjuangkan pembangunan daerah, Al Haris berencana mengajak para bupati dan wali kota melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Ke depan, saya akan mengajak para bupati dan wali kota untuk melakukan audiensi langsung dengan Kementerian PUPR guna memperjuangkan program-program prioritas dan strategis bagi kemajuan Provinsi Jambi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakkir, mengatakan pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan, harus berjalan selaras sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Kita mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” kata Muzakkir.
Ia berharap melalui koordinasi yang intensif dan perencanaan yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi ke depan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
