DJAMBI.ID, Kerinci – Di sela kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Jambi bersama masyarakat Kabupaten Kerinci, Gubernur Jambi Al Haris meninjau Bendungan Air PLTA Danau Kerinci sekaligus menebar 10.000 benih ikan. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sandaran Agung, dekat SMK-SPP Negeri 3 Kerinci, Kecamatan Danau Kerinci, Sabtu (07/03/2026).
Turut mendampingi gubernur dalam kegiatan tersebut antara lain Bupati Kerinci Monadi, Wakil Bupati Kerinci Murison, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Asraf, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Tema Wisman, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Umar, Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi Edi Kusmiran, serta sejumlah pejabat perangkat daerah Kabupaten Kerinci.
Setelah melakukan penebaran benih ikan, rombongan gubernur melanjutkan peninjauan ke Kerinci Merangin Hidro (KAM) Control Building Regulation Weir untuk melihat langsung sistem pemantauan operasional bendungan.
Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa penebaran benih ikan merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Penaburan 10.000 benih ikan di bendungan PLTA Danau Kerinci merupakan bagian dari program restocking atau pengisian kembali populasi ikan. Tujuannya untuk menjaga kelestarian ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di sekitar Danau Kerinci, sekaligus mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.
Setelah dari bendungan, gubernur bersama rombongan meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sandaran Agung. Pemerintah Provinsi Jambi, kata Al Haris, telah menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat karena pelaksanaannya berada di bawah Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Lahan untuk Sekolah Rakyat sudah kita siapkan. Selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan bisa segera dilaksanakan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, gubernur juga meninjau aktivitas pembelajaran di SMK-SPP Negeri 3 Kerinci. Kedatangan rombongan disambut Kepala Sekolah Irawati bersama para guru dan staf administrasi.
Al Haris mengapresiasi sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah tersebut. Menurutnya, SMK-SPP Negeri 3 Kerinci telah menunjukkan kemandirian yang kuat dalam mengelola pendidikan berbasis praktik.
Sekolah tersebut memiliki lahan sekitar 10 hektare yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pertanian produktif. Para siswa menanam berbagai komoditas seperti jagung, tomat, dan terong yang telah menghasilkan secara ekonomi.
Selain itu, sekolah ini menerapkan sistem pendidikan tanpa pungutan biaya. Proses pendaftaran, seragam sekolah, hingga kegiatan belajar mengajar diberikan secara gratis kepada seluruh siswa.
“Jumlah siswa di sekolah ini mencapai 209 orang dan semuanya tidak dipungut biaya. Bahkan para siswa juga mendapatkan uang saku dari sekolah,” kata Al Haris.
Ia menilai model pendidikan seperti ini sangat penting karena mampu membentuk karakter siswa yang mandiri serta memiliki jiwa kewirausahaan sejak dini.
“Sekolah ini benar-benar mendidik anak-anak untuk siap menjadi entrepreneur. Mereka dilatih membangun pola pikir mandiri, kreatif, dan siap kerja di masa depan,” tambahnya.
Pada kesempatan wawancara, Al Haris juga mengumumkan kebijakan baru Pemerintah Provinsi Jambi terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PPPK paruh waktu.
Ia menjelaskan bahwa ASN dan PPPK penuh waktu telah menerima THR dari pemerintah pusat. Namun selama ini PPPK paruh waktu belum mendapatkan kebijakan serupa.
Karena itu, pemerintah provinsi berupaya mencari solusi agar mereka juga mendapatkan perhatian yang sama.
“Tahun ini kita berusaha memberikan THR kepada PPPK paruh waktu sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap mereka yang selama ini ikut berkontribusi dalam pelayanan publik,” jelasnya.
Jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi mencapai 6.438 orang. Masing-masing pegawai akan menerima THR sebesar Rp1 juta per orang.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap para pegawai tetap termotivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
