DJAMBI.ID, Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan pentingnya peran camat sebagai pejabat pemerintah yang berada paling dekat dengan masyarakat. Camat diminta menguasai wilayah, memahami berbagai persoalan yang terjadi, serta mampu mengelola pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif.
Hal tersebut disampaikan Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi Camat Se-Provinsi Jambi Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (29/9/2026) pagi.
Rakor yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Camat Menuju Pelayanan Publik yang Profesional, Adaptif, dan Berintegritas” tersebut diikuti camat dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Al Haris mengatakan, camat memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat di tingkat kecamatan.
“Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya, lalu dia tampil dan mengelola dengan baik. Kita harus mewujudkan pemerintahan yang kompeten untuk memajukan daerah,” ujar Al Haris.
Menurutnya, camat tidak hanya berperan dalam urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi koordinator berbagai program pembangunan, fasilitator penyelesaian persoalan masyarakat, sekaligus penggerak sinergi lintas sektor di wilayahnya.
Ia menilai, berbagai tantangan pembangunan saat ini membutuhkan aparatur kecamatan yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Tantangan tersebut antara lain meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan, tuntutan digitalisasi layanan, kompleksitas persoalan sosial dan kewilayahan, hingga kebutuhan koordinasi lintas sektor yang cepat dan efektif.
“Camat adalah pejabat yang di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat,” jelasnya.
Karena itu, Al Haris meminta seluruh camat memiliki persepsi dan visi yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan serta mendukung agenda pembangunan pemerintah.
“Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing,” katanya
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga mengingatkan bahwa tugas camat semakin kompleks. Selain memastikan pembangunan berjalan, camat harus mampu merespons berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, termasuk bencana dan konflik sosial.
“Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa, semangatnya juga terus mengalir,” ujarnya.
Al Haris menekankan, kecamatan harus menjadi wilayah pemerintahan yang mampu bergerak cepat ketika terjadi persoalan di tengah masyarakat.
Ia juga mendorong camat memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan kelurahan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Rakor Camat Se-Provinsi Jambi Tahun 2026 juga menjadi forum untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian antara lain produktivitas ekonomi dan ketimpangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Al Haris menyebut sejumlah strategi yang perlu diperkuat di tingkat kecamatan, di antaranya peningkatan kualitas SDM melalui edukasi dan sosialisasi, penguatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, percepatan digitalisasi pelayanan publik, pendampingan pertumbuhan ekonomi lokal, serta integrasi program kecamatan dengan program prioritas pemerintah provinsi.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Dra. Luthpiah, M.Si., selaku Ketua Penyelenggara, mengatakan kecamatan memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah.
“Camat merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat di tingkat kecamatan sampai kelurahan dan desa,” jelas Luthpiah.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan penguatan sinergi agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Melalui rakor tersebut, Pemprov Jambi berharap terbangun komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Tema ini dipilih sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi,” pungkasnya.
