DJAMBI.ID, Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. mendorong percepatan peningkatan inklusi keuangan di Provinsi Jambi agar mampu mencapai target nasional sebesar 93 persen pada 2027, tanpa harus menunggu hingga 2029. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri jasa keuangan, serta keterlibatan generasi muda.
Hal itu disampaikan Al Haris saat menghadiri Jambi Financial Fest 2026 dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan Provinsi Jambi di Ev Garden, Paal Merah, Kota Jambi, Selasa (27/10/2026) malam. Kegiatan bertema “Inklusi Keuangan Merata di Bumi Sepucuk Jambi” tersebut diikuti sekitar 1.000 peserta dari Sekolah Rakyat, siswa SMA/SMK, hingga mahasiswa se-Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Al Haris mengapresiasi OJK Provinsi Jambi bersama industri jasa keuangan yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan memperluas akses keuangan masyarakat.
Menurutnya, capaian inklusi keuangan Jambi yang masih berada di kisaran 92 persen menjadi tantangan sekaligus motivasi untuk mempercepat pemerataan akses layanan keuangan formal.
“Jambi masih tertinggal sekitar satu persen dibandingkan target nasional. Kita masih punya waktu sampai 2029, tetapi kalau bisa jangan menunggu sampai 2029. Tahun depan, kalau bisa, sudah mencapai 93 persen sesuai target nasional, bahkan kalau bisa lebih,” tegasnya.
Al Haris menilai, peningkatan inklusi keuangan tidak cukup hanya dengan menyediakan produk perbankan dan layanan keuangan lainnya. Masyarakat juga perlu memahami manfaat, keamanan, serta kemudahan menggunakan layanan keuangan formal.
Karena itu, ia meminta seluruh pelaku industri jasa keuangan memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat, termasuk mengenai perbankan, asuransi, investasi, serta berbagai produk keuangan lainnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mendorong pemahaman keuangan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
“Saya senang ketika anak-anak sekolah dan mahasiswa dilibatkan. Mereka bisa menjadi pionir untuk menggerakkan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan generasi muda, kita berharap target nasional dapat dicapai lebih cepat,” ujarnya.
Menurut Al Haris, generasi muda memiliki peran strategis dalam menyebarkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang baik sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penipuan keuangan.
Ia berharap Bulan Inklusi Keuangan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dilanjutkan dengan program edukasi dan perluasan akses layanan keuangan secara berkelanjutan hingga menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Jambi.
Selain memperluas akses keuangan, Al Haris mengaitkan upaya tersebut dengan target pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Jambi masih berada di kisaran 4,9 persen dan berharap dapat meningkat hingga 5 persen.
“Ini merupakan ikhtiar bersama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Jambi. Kita berharap ke depan bisa mengejar angka 5 persen dan terus berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya menjelaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan memerlukan dukungan berbagai pihak agar masyarakat semakin mudah mengakses produk dan layanan jasa keuangan yang legal, aman, dan sesuai kebutuhan.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang dilakukan melalui kerja sama OJK, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), indeks inklusi keuangan nasional tercatat sebesar 93,61 persen, sedangkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen.
Di Provinsi Jambi, indeks literasi keuangan mencapai 72,24 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Sementara itu, indeks inklusi keuangan Jambi masih berada di kisaran 92 persen.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan telah berkembang, tetapi perlu diikuti dengan peningkatan akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal.
“Alhamdulillah, indeks literasi keuangan Provinsi Jambi sudah berada di atas nasional, yakni 72,24 persen. Namun, untuk inklusi keuangan, kita masih harus bekerja lebih keras karena masih berada di kisaran 92 persen. Ini membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan,” jelas Yan Iswara.
Ia menegaskan, OJK tidak dapat bekerja sendiri dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan. Pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dunia pendidikan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terlibat agar edukasi dapat menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa dan wilayah dengan keterbatasan akses.
OJK Provinsi Jambi juga mendorong peran duta literasi keuangan dari kalangan dosen dan Pramuka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam pemaparan perkembangannya, Yan Iswara menyebut realisasi kegiatan inklusi keuangan selama September hingga Oktober 2026 mencapai Rp80,35 miliar. Angka tersebut meningkat 55,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp52 miliar.
Sementara itu, kegiatan literasi keuangan yang dilaksanakan selama periode tersebut mencapai 144 kegiatan, meningkat 5,11 persen, dengan total peserta sebanyak 14.697 orang.
Sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat, OJK bersama industri jasa keuangan juga memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri atau personal accident kepada 1.000 pelajar dan mahasiswa peserta Jambi Financial Fest 2026. Perlindungan tersebut berlaku selama satu tahun sesuai dengan ketentuan polis.
Yan Iswara turut mengingatkan masyarakat agar memastikan legalitas produk dan layanan jasa keuangan sebelum menggunakannya. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga keuangan maupun menawarkan keuntungan yang tidak wajar.
Ia mengimbau masyarakat memanfaatkan kanal pengaduan resmi OJK apabila menghadapi persoalan terkait layanan jasa keuangan serta melaporkan dugaan penipuan melalui saluran pelaporan yang tersedia.
Melalui Jambi Financial Fest 2026, perluasan akses keuangan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga mampu menggunakannya secara bijak dan aman.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., Kepala BPS Provinsi Jambi, Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Kepala BPKP Provinsi Jambi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, serta pimpinan perbankan dan industri jasa keuangan, di antaranya Bank Jambi, Bank Mandiri, BNI, BSI, BTN, BCA, Perbanas, Taspen, Pegadaian, Jasa Raharja, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
