Jakarta, DJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi tancap gas mempercepat pembangunan hunian layak bagi masyarakat. Dipimpin langsung Gubernur Jambi, Al Haris, seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi melakukan audiensi strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Jakarta, Senin (23/02/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan rumah tidak layak huni (RTLH), kawasan kumuh, serta penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam paparannya, Al Haris menegaskan komitmen bersama seluruh kepala daerah untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat Jambi. Tiga program prioritas yang diusulkan meliputi:
- Program Bedah Rumah (RTLH) bagi MBR
- Pembangunan Rumah Susun (Rusun) di titik-titik strategis
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk mendukung penataan kawasan kumuh
“Kehadiran kami bersama para bupati dan wali kota adalah bentuk komitmen bersama. Kami ingin masyarakat Jambi benar-benar merasakan manfaat program perumahan yang layak dan berkelanjutan,” ujar Al Haris.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional di sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Menteri PKP, Maruarar Sirait—yang akrab disapa Menteri Ara—menyambut positif langkah kolektif Pemerintah Provinsi Jambi. Ia menegaskan bahwa penanganan kemiskinan dan kawasan kumuh harus dilakukan secara terpadu, bukan secara parsial.
Menurutnya, pembiayaan program perumahan tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD, tetapi juga perlu melibatkan berbagai skema pendukung, seperti:
- Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan
- Dukungan pembiayaan melalui PNM (Permodalan Nasional Madani)
“Kita ingin program ini menjadi kolaborasi besar. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Bahkan pembinaan ekonomi masyarakat juga harus berjalan seiring dengan penataan kawasan,” tegas Menteri Ara.
Ia menambahkan, pendekatan pemberdayaan ekonomi akan dibarengi dengan pembinaan keuangan dan dukungan perbankan, agar masyarakat di kawasan yang ditata mampu tumbuh menjadi wirausaha mandiri.
Audiensi ini membuka peluang bagi Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah percontohan program kolaboratif perumahan nasional. Kementerian PKP berencana melakukan kunjungan kerja lanjutan untuk meninjau kesiapan lahan serta memvalidasi data usulan dari kabupaten/kota.
Sejumlah pejabat OPD Provinsi Jambi turut mendampingi Gubernur, mulai dari Bappeda, Dinas Kominfo, Perkimtan, hingga Badan Penghubung, guna memastikan kesiapan teknis dan administrasi program.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk segera mematangkan data teknis, agar program rumah subsidi, bedah rumah, dan penataan kawasan kumuh dapat direalisasikan secara bertahap sepanjang Tahun Anggaran 2026.
Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk:
- Mengurangi angka rumah tidak layak huni di Jambi
- Menekan luas kawasan kumuh
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan
Melalui langkah strategis ini, Provinsi Jambi menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan hunian yang layak sekaligus membangun kawasan permukiman yang sehat, tertata, dan produktif bagi masyarakat (*/Red)
