DJAMBI.ID, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyatakan sikap menolak seluruh aktivitas geng motor dan berkomitmen mengambil langkah tegas terhadap pelaku yang mengganggu keamanan masyarakat.
Komitmen tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Geng Motor di Provinsi Jambi yang digelar di Aula Lantai III Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu (8/7/2026). Rapat dipimpin Gubernur Jambi Al Haris dan dihadiri Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, unsur TNI, bupati dan wali kota, tokoh agama, akademisi, serta sejumlah instansi terkait.
Dalam rapat itu, seluruh peserta menandatangani komitmen bersama bertajuk “Menolak Segala Aktivitas Geng Motor di Provinsi Jambi” sebagai bentuk sinergi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Gubernur Al Haris mengatakan penanganan geng motor tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Menurut dia, pelaku yang masih berstatus pelajar perlu dibina melalui pendekatan pendidikan agar tidak kembali terjerumus.
“Saya minta Dinas Pendidikan mendata anak-anak yang terlibat geng motor. Data itu menjadi dasar pembinaan melalui program Sekolah Rakyat agar mereka kembali ke jalur pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih baik,” kata Al Haris.
Ia menilai sebagian pelaku berasal dari keluarga yang mengalami persoalan sosial, termasuk kondisi broken home. Karena itu, pemerintah akan mengoptimalkan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pembinaan.
Al Haris menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi keberadaan geng motor karena aktivitas mereka telah mengancam keselamatan masyarakat.
“Tidak boleh ada geng motor. Korbannya bisa siapa saja, anak-anak maupun orang tua. Karena itu kita tidak hanya berkolaborasi, tetapi juga berorkestrasi bersama untuk menghentikan aksi mereka,” ujarnya.
Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar mengatakan rapat tersebut bertujuan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi komprehensif terhadap maraknya aksi geng motor di Jambi.
Menurut dia, selain penegakan hukum, pemerintah dan aparat akan menyiapkan langkah pembinaan agar energi para remaja dapat diarahkan ke kegiatan yang lebih positif.
“Kita akan merumuskan langkah hukum yang memiliki payung hukum yang jelas, sekaligus menyiapkan pendekatan di luar aspek hukum agar potensi anak-anak muda ini bisa disalurkan ke kegiatan yang bermanfaat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi menegaskan pihaknya mendukung langkah tegas aparat kepolisian dalam memberantas geng motor melalui penegakan hukum yang terukur dan berkelanjutan.
Menurut Sugeng, aksi geng motor saat ini tidak lagi dapat dipandang sebagai kenakalan remaja semata, melainkan telah berkembang menjadi tindakan kriminal yang terorganisasi.
“Ketika kelompok tersebut membawa senjata tajam, melakukan penyerangan, pengrusakan, hingga menyebabkan korban luka berat bahkan meninggal dunia, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana serius yang harus ditindak tegas,” ujarnya.
Ia menambahkan kejahatan geng motor menjadi ancaman terhadap stabilitas sosial, ketertiban umum, serta merusak karakter masyarakat Jambi yang dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketertiban.
