DJAMBI.ID, Jakarta – Gubernur Jambi yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) serta Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., memimpin audiensi para gubernur dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas secara mendalam persoalan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang tengah dirasakan banyak pemerintah daerah dan berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa penurunan nilai TKD telah menimbulkan dampak nyata bagi banyak daerah, mulai dari keterbatasan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), meningkatnya beban belanja operasional, hingga kewajiban pembayaran tenaga PPPK.
“Kami hari ini dari APPSI meminta waktu kepada Pak Menteri untuk menyampaikan keluh kesah dari daerah. Karena dengan TKD yang sangat menurun, banyak daerah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar pemerintahan,” ujar Al Haris.
Gubernur Al Haris menegaskan bahwa penurunan TKD berpotensi mengganggu stabilitas APBD Tahun 2026, terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.
“Ini berdampak luar biasa pada APBD 2026. Banyak daerah yang kesulitan menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menilai bahwa tahun 2026 akan menjadi periode yang berat bagi banyak pemerintah daerah yang sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Tahun 2026 akan menjadi masa yang berat bagi teman-teman kepala daerah, apalagi bagi daerah dengan fiskal dan PAD rendah. Karena itu kami berharap ada kebijakan yang lebih berpihak bagi daerah,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan RI menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan APBN dan alokasi TKD Tahun 2026, guna mengakomodasi kebutuhan dan tantangan keuangan daerah.
“Pak Menteri menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap APBN dan alokasi TKD di tahun 2026,” ungkap Al Haris.
Menutup pertemuan, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah sebagai kunci menjaga kesinambungan pembangunan dan keberlangsungan pelayanan masyarakat.
“Kalau daerah PAD-nya kecil dan sangat bergantung pada TKD, maka sulit bagi mereka untuk mengembangkan daerahnya. Karena itu keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah menjadi hal yang sangat penting,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis bagi para kepala daerah dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan, demi menjaga kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Komentar