DJAMBI.ID, Jambi – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Provinsi Jambi di Hotel Wiltop, Kota Jambi, Selasa (6/10/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala Bidang Doklan Intaltuskim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM/Ditjen Imigrasi Provinsi Jambi Defenson beserta jajaran, instansi vertikal, serta perwakilan perangkat daerah yang tergabung dalam keanggotaan Timpora Provinsi Jambi.
Rakor Timpora menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam mengawasi keberadaan serta aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Provinsi Jambi.
Dalam arahannya, Wagub Sani mengatakan keberadaan dan mobilitas WNA di Jambi dapat memberikan berbagai dampak positif bagi daerah, terutama dalam mendorong investasi, pariwisata, pendidikan, serta kerja sama ekonomi dan sosial.
Namun, menurutnya, berbagai manfaat tersebut harus diiringi dengan sistem pengawasan yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan.
“Pengawasan orang asing bukan hanya tugas Imigrasi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh instansi terkait. Kita menyambut baik kedatangan WNA yang membawa investasi, keahlian, maupun pariwisata. Namun aturan hukum dan ketertiban di Provinsi Jambi tetap harus ditegakkan secara tegas dan humanis,” tegas Wagub Sani.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberadaan WNA memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, sekaligus tidak menimbulkan persoalan hukum maupun gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam rakor tersebut, peserta juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan di lapangan serta memetakan sejumlah potensi risiko, termasuk kemungkinan pelanggaran izin tinggal dan ketentuan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja asing.
Pengawasan tersebut dinilai penting terutama pada sejumlah sektor yang memiliki aktivitas tenaga kerja asing, seperti perkebunan, pertambangan, dan industri yang beroperasi di wilayah Provinsi Jambi.
Wagub Sani menegaskan, Timpora memiliki posisi strategis karena menjadi wadah koordinasi berbagai instansi dalam melakukan pengawasan terhadap WNA.
“Pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh satu instansi secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun masing-masing instansi memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang berbeda, keberadaan Timpora dapat menyatukan langkah melalui komunikasi dan pertukaran informasi.
Dengan sinergi tersebut, setiap perkembangan aktivitas WNA di wilayah Jambi diharapkan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Pemerintah Provinsi Jambi, lanjut Wagub Sani, berkomitmen mendukung keberlangsungan dan efektivitas kerja Timpora. Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara responsif, efektif, dan berkesinambungan guna menjaga stabilitas serta keamanan daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Doklan Intaltuskim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM/Ditjen Imigrasi Provinsi Jambi, Defenson, mengatakan Rakor Timpora digelar untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah hukum Provinsi Jambi.
Menurut Defenson, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, Imigrasi, serta instansi terkait diperlukan untuk memastikan pengawasan berjalan secara optimal.
“Dalam Rakor ini akan ada pertukaran informasi dan data sehingga memfasilitasi pertukaran data secara cepat dan akurat mengenai aktivitas, keberadaan, serta status keimigrasian orang asing,” kata Defenson.
Ia menjelaskan, pertukaran informasi tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah berbagai potensi pelanggaran, termasuk pelanggaran izin tinggal, kejahatan lintas negara, hingga gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan nasional.
Melalui Rakor Timpora ini, seluruh pihak diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan kewaspadaan sehingga keberadaan WNA di Provinsi Jambi dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah, dengan tetap menjunjung tinggi aturan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
