DJAMBI.ID | Kerinci – Kinerja Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Kerinci menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Selain dinilai tidak komunikatif dan tertutup terhadap media serta masyarakat, Kabag Prokopim juga dianggap melampaui kewenangan dengan menyampaikan pernyataan yang melebihi porsi kepala daerah.
Bukan hanya itu, publikasi-publikasi resmi yang seharusnya menjadi wajah pemerintahan pun dinilai tidak mencerminkan arahan maupun keinginan Bupati Kerinci.
“Beberapa desain publikasi seperti spanduk, baliho, dan konten resmi lainnya sering kali tidak sesuai dengan arahan Bupati. Padahal ini menyangkut citra pimpinan daerah. Seharusnya bagian Prokopim paham bahwa komunikasi visual juga bagian dari kebijakan pimpinan, bukan selera pribadi,” ungkap salah seorang ASN di lingkup Pemkab Kerinci.
Keluhan juga terus bermunculan dari kalangan jurnalis yang merasa kesulitan mengakses informasi maupun konfirmasi dari pihak Prokopim. Bahkan beberapa awak media mengaku sering diabaikan saat mencoba menghubungi untuk kebutuhan peliputan kegiatan resmi kepala daerah.
“Sudah terlalu sering kami coba hubungi, tapi tidak ada respons. Seolah-olah informasi ditutup rapat. Padahal ini sangat penting untuk membangun keterbukaan informasi publik,” ujar seorang jurnalis senior di Kerinci.
Pernyataan-pernyataan Kabag Prokopim pun kerap dinilai terlalu dominan, bahkan melampaui kapasitasnya sebagai staf. “Sering kali pernyataan Kabag Prokopim justru seperti mewakili seluruh sikap pemerintah, padahal tidak jelas apakah sudah dikonsultasikan ke Bupati atau belum. Ini membuat bingung publik dan berbahaya dalam konteks birokrasi,” tambah tokoh muda Kerinci.
Akibat berbagai persoalan ini, desakan agar Bupati segera mencopot Kabag Prokopim kian menguat. Banyak pihak menilai perlu dilakukan penyegaran di tubuh Prokopim agar fungsi komunikasi pemerintahan berjalan lebih profesional, terbuka, dan selaras dengan arahan pimpinan.
“Bupati jangan diam. Kalau dibiarkan, justru akan merusak citra pemerintah sendiri. Ini bukan soal pribadi, ini soal tata kelola komunikasi publik,” tegas seorang aktivis lokal.
Kini, masyarakat menanti langkah tegas dari Bupati Kerinci. Apakah suara rakyat akan direspons, atau birokrasi tertutup kembali dibiarkan
Komentar